post.png
Palu_Hakim_OK_dewe.png

Akuntabilitas Peradilan

POST DATE | 15 April 2018

Setiap terjadi polemik atas vonis hakim selalu muncul gugatan berkaitan dengan batasan independensi hakim atau peradilan. Tersebab banyak putusan peradilan dianggap melampaui wewenang yang didelegasikan pada pundak hakim, karena telah keluar dari bingkai hukum tertulis yang ada.

Secara kontekstual independensi peradilan dapat dipahami sebagai segenap keadaan atau kondisi yang menopang sikap bathin pengadil (hakim) yang merdeka dan leluasa dalam mengeksplorasi serta kemudian mengejawantahkan nuraninya tentang keadilan dalam sebuah proses mengadili di peradilan (Mario Parakas, 2012).

Atau dalam bahasa lain, independensi peradilan dimaknai sebagai suatu keadaan ketika seseorang tidak boleh dikontrol atau dipengaruhi oleh pihak lain (terutama oleh pihak yang berperkara). Baik itu pengaruh atau campur tangan (intervensi) itu bersifat politik (kekuasaan) maupun uang (ekonomi).

Janji-janji karier naik pangkat, fasilitas, tawaran kekuasaan, konspirasi dengan advokat dan suap adalah bentuk-bentuk yang biasa ditemui seorang hakim (pengadilan) ketika memeriksa suatu perkara, apalagi jika perkara yang sensitif melibatkan pejabat (Frans Hendra Winarta, 2013).

Prinsip utama independensi adalah berbasis kepercayaan yang berfungsi sebagai proteksi terhadap institusi maupun seorang pemegang kekuasaan yudikatif sebagai penegak keadilan dari kemungkinan intervensi atau pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, peradilan dapat menjalankan kekuasaannya dengan baik dan benar. Independensi peradilan adalah pantulan eksistensi lembaga yudikatif sebagai salah satu pilar dari negara hukum yang demokratis.

Selanjutnya memiliki konsekuensi terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang tidak saja independen, tetapi juga memiliki akuntabilitas demi tegaknya keadilan, kepastian, dan ketertiban hukum sebagai tujuan utama hukum yang otentik.

Bagi Benyamin Mangkudilaga dalam Antonius Sudirman (2007) konsistensi penerapan independensi hakim dapat  dilihat pada aspek ketidakberpihakan  (impartiality) dan keterputusan relasi dengan para aktor politik (political  insularity).

Meminjam Efik Yusiansyah (2010) wujud imparsialitas  terlihat  pada  gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta-fakta di persidangan, bukan atas dasar keterkaitan dengan salah satu pihak berperkara.

Imparsialitas  proses  peradilan  hanya  dapat  dilakukan  jika hakim  dapat  melepaskan  diri  dari  konflik  kepentingan  atau  faktor semangat pertemanan (collegial) dengan pihak yang berperkara. Karenanya hakim harus mengundurkan diri dari proses persidangan jika ia melihat ada potensi imparsialitas.

Pemutusan relasi dengan dunia politik penting bagi seorang hakim agar ia tidak menjadi alat untuk merealisasikan tujuan-tujuan politik. Jadi, sikap independen dan menjauhkan diri dari pengaruh apapun, siapapun dan dalam situasi apapun adalah bersifat niscaya (mutlak) sebagai jaminan independensinya.

Fahmiron (2016) mengutip Franken dalam T. Djohansjah menyatakan independensi kekuasaan kehakiman dibedakan  ke dalam 4 (empat) bentuk, yaitu independensi: konstitusional; fungsional; personal hakim; dan praktis yang nyata.

Begitupun, perlu dicatat bahwa adanya ketentuan bahwa hakim merdeka dan bebas, tidak berarti hakim boleh bertindak serampangan, kewajibannya adalah menafsirkan hukum serta prinsip-prinsip fundamental dan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan hal itu berdasarkan perasaan keadilan serta hati nuraninya (Miriam Budiarjo, 2012).

Menurut Notonagoro dan O. Notohamidjojo dalam Nanda Agung Dewantara (1987) tentu sebuah perspektif yang keliru apabila independensi yang dimiliki hakim kemudian diartikan menjadi kebebasan mutlak, tanpa batasan.

Independensi tanpa batasan berpotensi terjadinya kekuasaan yang sewenang-wenang, yang pada akhirnya terperosok kembali kepada suasana yang menyebabkan lahirnya prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman.

Karena itu, Bagir Manan dalam Efik Yusdiansyah (2010) merumuskan bahwa diperlukan batasan terukur terhadap pelaksanaan independensi kekuasaan kehakiman, yakni: (1) hakim hanya memutus menurut hukum, (2) hakim memutus semata-mata untuk memberikan keadilan. (3) harus diciptakan suatu mekanisme yang memungkinkan menindak hakim yang sewenang-wenang atau menyalahgunakan kewenangan atau kebebasannya.

Dalam akuntabilitas biasanya pendekatan hukum sangat menonjol. Pejabat publik dan organisasi dianggap bertanggung jawab sejauh dituntut oleh hukum. Masalahnya tekanan pada hukum justru seringkali digunakan sebagai alibi untuk mengelak dari tanggung jawab, karena adanya prosedur hukum, lemahnya saksi, dan tiadanya bukti materiel.

Siri Gloppen dalam Rahayu Prasetyaningsih (2011) mengemukakan fungsi akuntabilitas pengadilan menunjuk kepada kemampuannya untuk mencegah penggunaan kekuasaan politik yang tidak sah. Hakim juga berkontribusi terhadap akuntabilitas pemerintah dengan cara mewajibkan pemegang kekuasaan untuk memperlihatkan dan menjustifikasi tindakannya dan melalui sanksi politik, ketika mereka melampaui kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam konstitusi.

Performa akuntabilitas pengadilan tergantung pada kemauan (willingness) dan kemampuannya untuk mengatakan “tidak” ketika diminta untuk memberikan persetujuan, dan tingkat putusannya dalam menanggapi pengaduan (compliance) dan benar-benar memengaruhi perilaku politik (latent authority).

Keniscayaan akuntabilitas dalam independensi peradilan adalah ketika prinsip akuntabilitas dibutuhkan untuk melengkapi independensi. Serupa dengan independensi peradilan, basis moralitas dari akuntabilitas adalah  kepercayaan  dari  masyarakat  sehingga  keduanya menjadi  instrumen penguat kepercayaan dari pemberi kekuasaan kepada pemegang kekuasaan.

Shameela Seedat dalam Oce Madril (2011) mengemukakan akuntabilitas merupakan penopang independensi. Menurut beliau dalam sistem demokrasi, tak ada kekuasaan tanpa akuntabilitas. Semua cabang kekuasaan negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Hakim dan peradilan bukanlah pihak yang dikecualikan dari mekanisme akuntabilitas ini.

Roger K Warren dalam Judicial Accountability, Fairness, and Independence menganalogikan bahwa jika hakim menikmati tingkat independensi yang tinggi, itu tak berarti hakim berada di atas hukum atau tak tunduk pada asas akuntabilitas. Justru akuntabilitas diperlukan agar independensi yang tinggi itu tidak disalahgunakan (Oce Madril, 2011).

Akuntabilitas peradilan berguna untuk mengawal agar independensi peradilan tidak disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan kehakiman, karena itu segala aktivitas yang berhubungan dengan kekuasaan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan (Suparman Marzuki, 2013).

Persinggungan  antara  independensi peradilan dan akuntabilitas peradilan digambarkan dengan sangat elegan oleh Paulus E. Lotolung dalam Imam Anshori Saleh (2014),  “…perlunya independensi peradilan tidak berarti bahwa hakim tidak dapat dikritik  atau  diawasi.  Sebagai keseimbangan dari independensi, selalu harus terdapat akuntabilitas peradilan atau tanggung jawab peradilan untuk mencegah ketidakadilan. Mekanisme itu harus dikembangkan oleh lembaga peradilan itu sendiri dan masyarakat dalam pengertian untuk menjadi akuntabilitas seorang hakim”.

Konsekuensi adanya akuntabilitas bagi suatu lembaga ataupun individu menurut Gayus Lumbun (2013) tercermin pada adanya kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah.

Paulus E. Lotulung (2003) menegaskan kekuasaan kehakiman yang  independen tidak sebebas-bebasnya tanpa ada batasannya secara absolut, melainkan kekuasaan kehakiman itu terutama diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu menurut aturan-aturan hukum itu sendiri, tidak melanggar hukum dan bertindak sewenang-wenang.

Selanjutnya kebebasan kekuasaan kehakiman itu diikat pula dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi, pengawasan (kontrol), profesionalisme dan impartialitas.

Barda Nawawi Arief (2007) menjelaskan akuntabilitas tidak hanya terkait dengan masalah tanggung jawab individual, tetapi   juga   tanggung   jawab   institusional.   Tanggung   jawab  individual menuntut adanya kematangan integritas moral dan hati nurani para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan/proses peradilan. Tanggung jawab institusional menuntut adanya manajemen/administrasi peradilan yang baik untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).

McLachhlin dalam Rahayu Prasetyaningsih (2011) mengatakan akuntabilitas harus dapat mendorong terciptanya putusan yang baik. Sebuah putusan yang baik haruslah dilakukan menurut hukum. Metode pengambilan keputusannya harus transparan dan adil. Dan para pengambil keputusan (hakim) harus independen dan imparsial. Untuk memeroleh putusan yang demikian tentunya juga harus melalui suatu mekanisme yang akuntabel.

Karena itu perlu ditegaskan relasi independensi dan akuntabilitas peradilan, sekali lagi seperti kedua sisi koin mata uang saling melekat, bertaut kelindan. Jika konsep pembagian peran dan tanggung jawab antar-organ negara (shared responsibility) dimaknai sebagai bagian dari akuntabilitas peradilan, tujuannya tak lebih dari upaya untuk menyempurnakan konsepsi pengelolaan lembaga peradilan sistem satu atap (one roof system).

Prinsip independensi tidak pernah berdiri sendiri, karena itu harus berjalan seiring dengan pelembagaan akuntabilitas peradilan di Indonesia. Fokus utama dunia peradilan tidak lagi semata menitikberatkan independensi kekuasaan kehakiman belaka.

Karena itu, tiada pilihan lain, independensi dan akuntabilitas peradilan, keduanya sama pentingnya untuk diperjuangkan. Bahkan perlu pula dipahami jika merujuk pada konteks dan lintasan pentas global sesungguhnya masalah di negara demokrasi berkembang sudah memasuki peringkat isu “akuntabilitas peradilan”.

Sebaliknya jika masih berkutat pada isu “independensi peradilan” itu menunjukkan tingkatan suatu negara sesungguhnya masih berada pada peringkat “negara demokrasi baru”.

 

================

Sumber: Waspada, Jumat, 20 April 2018



Tag: , , Etika,

Post Terkait

Komentar