post.png
rumah_TETANGGA.jpg

Hukum Bertetangga

POST DATE | 08 Juli 2022

Hidup bermasyarakat dan bertetangga, tidak dapat lepas dengan segala permasalahan yang membalutnya. Sekelumit masalah antar-tetangga, sebut saja misalnya soal parkir kendaraan di jalan kompleks perumahan dan bukan di garasi mobil.

Atau ada pula kisah pilu yang tetiba jalan atau gang akses rumahnya tiba-tiba ditutup oleh pengusaha kafe dan dijadikan lahan parkir. Selain itu, masih ada masalah lain seperti suara bising yang dihasilkan oleh suara musik, atau suara saat mengobrol atau bahkan kendaraan yang keluar-masuk dari-ke kafe.

Suara ini akan sangat mengganggu, terutama di malam hari saat mencoba untuk tidur dan beristirahat. Suara bising dapat membuat tidur menjadi tidak nyaman bahkan dapat memengaruhi kesehatan.

Tetangga secara umum diartikan dengan orang atau rumah yang rumahnya berdekatan atau sebelah menyebelah, orang setangga ialah orang yang tempat tinggalnya (rumahnya) terletak berdekatan (KBBI, 1990).

Tetangga dimaknai juga, sebagai orang yang tinggal disebelah rumah, orang yang tinggal berdekatan rumah, sedangkan bertetangga yaitu hidup berdekatan karena bersebalahan rumah (JS. Badudu dan Sutan Muhammad Zein, 1996). Hidup bertetangga berarti harus memiliki ikatan-ikatan hukum tertentu yang seharusnya dihormati satu sama lain. Hak dan kewajiban sejatinya berjalan seiringan-seimbang.

Manusia tidak boleh lebih mementingkan haknya dibandingkan dengan kewajiban yang seharusnya dijalankan. Sepatutnya hak tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang, karena hak memiliki tujuan sebagai berdimensi kesejahteraan umum.

Pembangunan yang dilandaskan dengan kepentingan pribadi serta tidak mempedulikan kepentingan umum dapat menyebabkan kerugian terhadap tetangga yang lainnya. Misalnya jika berada ke daerah padat penduduk ada rumah atau bangunan yang tidak memiliki akses masuk keluar rumah dikarenakan akses masuk keluar rumahnya ditutup atau dibatasi.

Kondisi tersebut membuat jalan menuju rumah atau bangunan tersebut sulit untuk ditempuh sehingga mengharuskan untuk memutar jauh.

Secara normatif Pasal 671 KUHPerdata menegaskan: “Jalan kaki, jalan besar dan lorong-lorong, milik beberapa pemilik pekarangan, yang diperuntukkan guna jalan keluar bersama, tak boleh dipindahkan, dihapuskan atau dipakai guna keperluan lain, kecuali dengan izin sekalian yang berkepentingan.”

Hukum tetangga adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang yang hidup bertetangga. Bertetangga adalah hidup dalam wilayah yang berdekatan atau berdampingan baik tempat tinggal, sekolah, tempat kerja, tempat usaha bahkan negara.

Hak dan kewajiban tersebut berkaitan dengan penggunaan hak milik yang letaknya berdekatan atau berdampingan, atau hak milik bersama.

Hukum tetangga adalah hukum yang membatasi kebebasan seseorang dalam penggunaan dan penguasaan hak miliknya karena hidup berdampingan dengan orang lain (Septarina Budiwati, 2016).

Pembatasan tersebut adalah demi kepentingan tetangga atau kepentingan bersama. Konsep ini sejalan dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria: “Hak milik mempunyai fungsi sosial.” Hak Milik seseorang atas suatu kebendaan berkaitan erat dengan kehidupan bertetangga dalam hal penggunaan benda dan hak milik bagi pihak-pihak yang bertetangga.

Dalam fikih Islam para ulama berbeda pendapat mengenai definisi tetangga. Aisyah RA menjelaskan, tetangga ialah 40 rumah ke semua penjuru. Ali RA berpendapat, tetangga ialah yang mendengar panggilan. Yakni, setiap yang sampai kepadanya suara azan tanpa menggunakan alat pembesar suara (sound system).

Islam memberi tuntunan bertetangga, Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang- orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu….. (QS. An-Nisa’, 4: 36).

Rasulullah Saw bersabda, sahabat yang baik di sisi Allah ialah yang paling baik terhadap temannya dan sebaik-baik tetangga adalah yang paling baik terhadap tetangganya (HR at-Tirmidzi). Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya (HR Bukhari dan Muslim).

Pesatnya perkembangan wilayah pemukiman dewasa ini dirasakan perlunya pengaturan hukum tetangga agar dapat dijadikan acuan masyarakat dalam hubungan bertetangga.

Pentingnya hukum tetangga (neighbour law) dikembangkan didasari berbagai pertimbangan antara lain: (a) pesatnya pertambahan penduduk, baik karena kelahiran maupun urbanisasi. (b) Pengembangan wilayah dan lingkungan permukiman terutama permukiman penduduk yang dibangun secara modern. (c) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang konstruksi dan fasilitas transportasi lingkungan. (d) Pengaturan dan penerapan tata ruang yang sesuai dengan pola kehidupan modern.

Kehidupan masyarakat multi-etnis dan kultural dapat menimbulkan aspek positif dan negatif. Aspek positif dapat menjadi faktor peningkatan kesadaran hidup rukun antara sesama tetangga, saling peduli dan saling pengertian mengatasi masalah lingkungan bersama serta membentuk pola hidup tertib dan aman sebagai embrio terbentuknya hukum tetangga (neighbour law).

Aspek negatif masyarakat multi-etnis dan kultur-budaya dapat menjadi pemicu konflik bertetangga karena pemanfaatan hak milik dan fasilitas lingkungan serta tidak saling peduli dan tidak saling toleransi.

Kondisi masyarakat demikian ini dapat menjadi sumber konflik dan sekaligus menjadi pendorong untuk terbentuknya hukum tetangga yang tidak sehat antar-tetangga.

Abdulkadir Muhammad (2010) mencatat beberapa contoh kondisi hidup bertetangga yang dapat dijadkan sumber terbentuknya hukum tetangga sebagai acuan memecahkan masalah yang timbul dalam kehidupan bertetangga, misalnya adalah: (a) tanaman pagar yang tidak terawat baik, tumbuh tumbuh merembet disebelah dan di pampas tanpa izin tetangga sebelahnya dan pemiliknya marah; (b) Pohon peliharaan yang dahannya menjorok ke pekarangan tetangga, daunnya pun mengotori halaman. Tetangga sebelah yang merasa terganggu atas keadaan tersebut kemudian memotong dahan yang menjorok ke halamannya itu tanpa seizin pemiliknya sehingga menjadi marah; (c) Saluran/selokan yang tidak terawat dan penuh kotoran menimbulkan bau busuk disekitarnya, tidak mau membersihkan sehingga menimbulkan kemarahan tetangga lainnya. (e) memelihara hewan ternak yang kotorannya menimbulkan bau tak sedap bagi lingkungannya; (f) memelihara hewan buas dan dibiarkan berkeliaran bebas sehingga mengganggu ketentraman dan menimbulkan keresahan; sesama tetangga.

Kondisi kehidupan lain dalam bertetangga dan berpotensi konflik kerukunan warga adalah begitu menjamurnya usaha kafe dan sejenisnya dilingkungan yang berhimpitan dengan kawasan permukiman. Pendirian dan operasi usaha kafe tersebut dijalankan tanpa mempertimbangkan aspek kepatutan dan mengabaikan aspek kearifan atau keadaban publik/etika sosial.

Penggunaan hak milik tidak boleh menimbulkan gangguan (hinder) terhadap orang lain. Adapun unsur-unsur gangguan; ada perbuatan melawan hukum (onrechtmatige), perbuatan itu mengurang/menghilangkan kenikmatan dalam penggunaan hak milik seseorang.

Kerugian akibat gangguan (hinder) ini dapat digugat melalui Pasal 1365 KUH Perdata tentang Onrectmatigedaad/perbuatan melanggar hukum. Penyalahgunaan hak/Misbruik Vanrecht juga dilarang dalam penggunaan hak milik mereka yang hidup berdampingan atau bertetangga, penggunaan hak yang sedemikian rupa, sehingga kerugian orang lain lebih besar jika dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh akibat dari penggunaan hak tersebut.

Menurut Lambers dalam Siti Sundari Rangkuti (1987) untuk menuntut ganti rugi berdasarkan pasal ini harus dipenuhi persyaratan, yakni: perbuatannya harus bersifat melawan hukum; pelaku harus bersalah; ada kerugian yang ditimbulkan dan ada hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian.

Persyaratan Pasal 1365 KUH Perdata itu menurut Hamzah dalam Absori (2006) harus dipenuhi, Pertama, kesalahan (schuld). Kedua, kerugian (schade). Ketiga, hubungan kausal (causal veband). Keempat, relativitas (relativiteit).

Dari aspek hukum pidana, dapat merujuk Pasal 503 (1) KUHP: “Dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp225, barangsiapa membuat riuh atau ingar, sehingga pada malam hari waktunya orang tidur dapat terganggu.”

Cuma mesti diingat menjatuhkan sanksi pidana harus dalam bingkai ultimum remedium. Hukum pidana hendaknya dijadikan sebagai upaya terakhir/rem darurat dalam menegakkan hukum.

 

Sumber:  https://waspada.id/headlines/hukum-bertetangga/



Tag: Hukum, , , ,

Post Terkait

Komentar