post.png
Independensi_dan_akuntabilitas_peradilan.jpg

Titik Taut Independensi dan Akuntabilitas Peradilan

POST DATE | 20 April 2018

Pendahuluan

Pasal 24 ayat (1) UUD negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary) ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum.[1]

Sebagai turunan ketentuan Pasal 24 (1) UUD Tahun 1945 pemerintah Indonesia kemudian menetapkan beberapa peraturan perundangan yang memberi atmosfir untuk menjamin independensi kekuasaan kehakiman dimaksud. Beberapa daftar peraturan perundangan tersebut misalnya adalah;

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuatan ekstra yudisial diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menegaskan: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Selain itu, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 menyebutkan: “Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya”.

Penegasan lebih jauh terdapat pula pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”. Selain itu, sebenarnya masih banyak aturan lain sebagai derivasi Pasal 24 UUD 1945 yang secara tegas dan jelas menegaskan masalah kemandirian kekuasaan kehakiman.

Eksistensi lembaga kehakiman adalah  salah  satu  lembaga  negara  yang  senantiasa  dituntut  untuk  menegakkan hukum yang seadil-adilnya, demi kepastian dan ketertiban hukum bagi masyarakat. Untuk  mewujudkan  penegakan  hukum  yang  dicita-citakan  itu,  hakim  dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dilindungi dan diberi kekuasaan yang merdeka dan bebas oleh negara dari berbagai intervensi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Wewenang tersebut berfungsi sebagai jaminan ketidakberpihakan hakim kecuali terhadap hukum dan keadilan demi  terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.[2]

Peradilan dengan kekuasaan yang merdeka[3] dan bebas[4] sebagai jaminan ketidakberpihakan hakim disebut dengan independensi kekuasaan peradilan.[5] Independensi dapat dimaknai sebagai suatu keadaan ketika seseorang tidak boleh dikontrol atau dipengaruhi oleh pihak lain (terutama oleh pihak yang berperkara). Baik itu pengaruh atau campur tangan (intervensi) itu bersifat politik (kekuasaan) maupun uang (ekonomi). Janji-janji naik pangkat, fasilitas, tawaran kekuasaan, konspirasi dengan advokat dan suap adalah bentuk-bentuk yang biasa ditemui seorang hakim (pengadilan) ketika memeriksa suatu perkara, apalagi perkara yang sensitif melibatkan pejabat.[6]

Prinsip utama independensi adalah berbasis kepercayaan yang berfungsi sebagai proteksi terhadap institusi maupun seorang pemegang kekuasaan yudikatif sebagai penegak keadilan dari kemungkinan intervensi atau pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan. Kondisi demikian diperlukan agar peradilan dapat menjalankan kekuasaannya dengan baik dan benar.[7] Secara kontekstual independensi peradilan dapat dimaknai sebagai segenap keadaan atau kondisi yang menopang sikap batin pengadil (hakim) yang merdeka dan leluasa dalam mengeksplorasi serta kemudian mengejawantahkan nuraninya tentang keadilan dalam sebuah proses mengadili (peradilan).[8]

Makna penting bagi eksistensi lembaga yudikatif sebagai salah satu pilar dari negara hukum yang demokratis adalah memiliki konsekuensi terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang tidak saja independen, tetapi juga memiliki akuntabilitas demi tegaknya keadilan, kepastian, dan ketertiban hukum sebagai tujuan utama hukum yang otentik.

Menguji Independensi Peradilan

Erhard Blakenburg dalam Efik Yusdiansyah mengatakan untuk menguji konsistensi penerapan independensi hakim dapat  dilihat pada aspek: ketidakberpihakan (impartiality)[9] dan  keterputusan  relasi  dengan  para aktor  politik  (political  insularity).[10] 

Imparsialitas  terlihat  pada  gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta- fakta di persidangan, bukan atas dasar keterkaitan dengan salah satu pihak berperkara. Imparsialitas  proses  peradilan  hanya  dapat  dilakukan  jika hakim  dapat  melepaskan  diri  dari  konflik  kepentingan  atau  faktor semangat pertemanan (collegial) dengan pihak yang berperkara karenanya hakim harus mengundurkan diri dari proses persidangan jika ia melihat ada potensi imparsialitas. Pemutusan relasi dengan dunia politik penting bagi seorang hakim agar ia tidak menjadi alat untuk merealisasikan tujuan-tujuan politik.[11]

Jadi, sikap independen dan menjauhkan diri dari pengaruh apapun, siapapun dan dalam situasi apapun adalah bersifat niscaya (mutlak) sebagai jaminan independensinya.

Independensi berarti tidak dapat diintervensi oleh lembaga/pihak manapun; kepentingan apapun selain kepentingan tegaknya hukum dan keadilan; kemandirian dan kemerdekaan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dan setiap hakim  bebas mengemukakan pendapat dan sikapnya sebelum pengambilan putusan.

Jaminan independensi peradilan sejalan dengan maksud The Bangalore Principles of judicial Conduct.[12] Dalam The Bangalore Principles itu, tercantum adanya 6 (enam) prinsip penting yang harus dijadikan pegangan bagi para hakim di dunia, yaitu prinsip-prinsip independensi (independence), ketidakberpihakan (impartiality), integritas (integrity), kepantasan (pro-priety), kesetaraan (equality), dan kecakapan dan kebersamaan (competence and dili-gence).[13]

The Bangalore Principles menegaskan bahwa independensi kekuasaan kehakiman mempunyai aspek “individual” dan “institusional”. Dalam independensi individual, terdapat dua cara untuk menjamin independensi tersebut. Pertama, seorang hakim harus dilindungi dari ancaman, sehingga tidak takut atau ragu dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, metode seleksi hakim dan prinsip etika yang diberlakukan kepada mereka, harus dibangun sedemikian rupa untuk meminimalkan risiko korupsi dan pengaruh dari luar.

Bangalore Principles mengemukakan tentang nilai-nilai yang diperlukan bagi tingkah laku kekuasaan kehakiman, prinsip-prinsip dan aplikasinya. Nilai  independensi  menganut  prinsip bahwa independensi hakim merupakan prasyarat peraturan hukum dan jaminan mendasar untuk terlaksananya pengadilan yang adil.

Seorang hakim dengan demikian harus menjunjung tinggi dan menerapkan independensi hakim baik dalam aspek individual maupun institusional.

Fahmiron dengan mengutip Franken dalam T. Djohansjah menyatakan  bahwa  independensi  kekuasaan kehakiman dibedakan ke dalam 4 (empat) bentuk, yaitu:

  1. Independensi konstitusional (constitutionele onafhankelijkheid);
  2. Independensi fungsional (zakelijke of functionele onafhankelijkheid);
  3. Independensi personal hakim (persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijkheid);
  4. Independensi praktis yang nyata (praktische of feitelijke onafhankelijkheid).

Ad. 1. Independensi konstitusional (constitutionele onafhankelijkheid) adalah independensi yang dihubungkan dengan doktrin Trias Politika dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaannya harus bebas dari pengaruh politik.

Ad. 2. Independensi  fungsional (zakelijke  of functionele onafhankelijkheid) berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh hakim ketika menghadapi suatu sengketa  dan  harus  mem-berikan  suatu  putusan.  Independensi  hakim  berarti bahwa setiap hakim boleh menjalankan kebebasannya untuk menafsirkan Undang-Undang apabila Undang-Undang tidak memberi pengertian yang jelas. Independensi substansial dapat juga dipandang sebagai pembatasan, tatkala seorang hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara tanpa dasar hukum. Independensi substansial juga berarti bahwa dalam kondisi tertentu, hakim  atau  lembaga  kekuasaan  kehakiman  dapat  mencabut  suatu  ketentuan perundang-undangan yang di-anggap bertentangan dengan keadilan atau konstitusi.

Ad. 3. Independensi personal hakim (persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijkheid) ialah mengenai kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa.

Ad. 4. Independensi praktis yang nyata (praktische of feitelijke onafhankelijkheid) adalah independensi hakim untuk tidak berpihak (imparsial).

Hakim itu harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat dibaca atau disaksikan dari media. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh berita-berita itu dan kemudian mengambil begitu saja kata-kata dari media tanpa mempertimbangkan. Hakim juga harus mampu menyaring desakan-desakan dalam masyarakat untuk dipertimbangkan dan diuji secara kritis dengan ketentuan hukum yang sudah ada. Hakim harus mengetahui sampai sejauh mana dapat menerapkan norma-norma sosial ke dalam kehidupan bermasyarakat

Selanjutnya Richard D. Aldrich dalam Efik Yusdiansyah membagi kekuasan kehakiman yang merdeka  ke  dalam  dua  pengertian, yaitu:  “Kemerdekaan  personal (personal independent) dan kemedekaan substantif (substantive independent). Dimaknai dengan kemerdekaan personal adalah kemerdekaan yang dikaitkan dengan keberadaan dari individu hakim itu sendiri dengan cakupan, antara lain: penghasilan atau gaji yang cukup; masa jabatan yang ditetapkan dengan Undang-Undang; kebal terhadap tuntutan perdata; kebal terhadap kesaksian tentang akibat dari keputusannya; dan kontrol  pengadilan  atas  pemecatan  (perpindahan dan disiplin  para hakim).

Sebaliknya kemerdekaan substantif berarti kebebasan yang berkaitan dengan isi dari putusan yang akan dilakukannya, misalnya seorang hakim hanya dihadapkan kepada hukum, konstitusi, pertimbangan berdasarkan akal sehat; dan promosi para hakim harus didasarkan atas mutu kerjanya.[14]

Independensi  personal  dan  substantif bertujuan untuk menghindari pengaruh baik bersifat internal maupun eksternal; baik secara politik maupun secara ekonomi. Kewajiban hakim dalam menjalankan fungsinya hanya berpedoman kepada aturan-aturan hukum.[15]

Shimon Sheret dalam Saldi Isra membagi independensi lembaga peradilan ke dalam 4 (empat) jenis, yakni substantive Independence (Independensi dalam memutus perkara), Personal Independence (misalnya adanya jaminan kerja dan jabatan), Internal Independence (misalnya Independensi dari atasan dan rekan kerja), dan Collective Independence (misalnya adanya partisipasi pengadilan dalam administrasi pengadilan, termasuk penentuan budget pengadilan). Karena itu dalam pandangan Saldi Isra doktrin independensi peradilan dari Simon Sheret ini, independensi Hakim yang tidak dapat disentuh hanyalah independensi dalam memutus perkara (substantive independence).[16]

Namun demikian, perlu dicatat bahwa adanya ketentuan bahwa hakim merdeka dan bebas, tidak berarti hakim boleh bertindak serampangan, kewajibannya adalah menafsirkan hukum serta prinsip-prinsip fundamental dan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan hal itu berdasarkan perasaan keadilan serta hati nuraninya.[17]

Tentu sebuah perspektif yang keliru apabila independensi yang dimiliki hakim kemudian diartikan menjadi kebebasan mutlak, tanpa batasan.[18] Independensi tanpa batasan berpotensi terjadinya kekuasaan yang sewenang-wenang, yang pada akhirnya terperosok kembali kepada suasana yang menyebabkan lahirnya prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman.

Jika merujuk pada instrumen internasional  Basic Principles on the Independence of Judiciary, 1985 dan  disahkan dalam resolusi Majelis Umum PBB No. 40/32 tanggal 29 November 1985 dan No. 40/146 tanggal 13 Desember 1985, mencetuskan prinsip-prinsip tentang independensi lembaga peradilan sebagai berikut:

  1. Independensi lembaga  peradilan  dijamin  oleh  negara  dan  dicantumkan dalam kons-titusi dan undang-undang negara. Semua lembaga pemerintah dan yang lainnya ber-kewajiban untuk menghargai dan mematuhi independensi lembaga peradilan.
  2. Lembaga peradilan memutuskan masalah di hadapan mereka secara netral, berdasar-kan fakta dan sesuai dengan undang-undang, tanpa batasan, pengaruh tidak wajar, bujukan, tekanan,  ancaman,  atau campur tangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari pihak manapun atau untuk alasan apapun.
  3. Lembaga peradilan memiliki kewenangan hukum atas semua masalah hukum dan memiliki wewenang eksklusif untuk menentukan apakah masalah yang diajukan untuk diberikan keputusan berada dalam kewenangannya sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang.
  4. Tidak boleh ada campur tangan yang tidak sah atau tidak bersandar dalam proses persidangan,  dan keputusan  persidangan  oleh  pengadilan  tidak dapat diubah. Prinsip ini dengan tidak mengurangi peninjauan kembali, pengurangan  atau pemotongan oleh pihak-pihak yang berwenang  atas hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh lembaga peradilan, sesuai dengan undang-undang.
  5. Setiap orang berhak untuk diadili oleh pengadilan atau mahkamah biasa dengan menggunakan  tata  cara  hukum  yang  telah  ditetapkan. Tribunal yang tidak meng-gunakan tata cara proses hukum yang telah ditetapkan tidak akan dapat menggantikan yurisdiksi yang dimiliki oleh pengadilan atau tribunal hukum biasa.
  6. Prinsip independensi lembaga peradilan memberikan hak dan mengharuskan lembaga peradilan untuk memastikan bahwa proses peradilan dilaksanakan secara adil dan bahwa hak-hak para pihak diharga Setiap negara anggota bertugas menyediakan sumber daya yang cukup agar lembaga peradilan dapat menyelenggarakan fungsi-fungsinya dengan baik. Di dalam resolusi PBB tersebut juga dimasukkan ketentuan tentang: kebebasan menyampaikan pendapat dan berkumpul, kualifikasi, seleksi dan pelatihan, persyaratan pelayanan dan gaji, rahasia profesi dan kekebalan, disiplin penangguhan, serta pemutasian.[19]

Bagir Manan menyatakan sesunguhnya independensi sudah menjadi suatu hal yang melekat bahkan menjadi salah satu sifat kekuasaan kehakiman, dengan karakterisitik utama lembaga peradilan, yakni:

  1. Kekuasaan kehakiman iaalah badan yang merdeka lepas daricampur tangan kekuasaan lain;
  2. Hubungan kekuasaan  kehakiman  dengan  alat  perlengkapan negara yang lain, lebih mencerminkan asas pemisahan kekuasaan, daripada pembagian [20]

Bahkan Bagir Manan merujuk pada Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan, Konstitusi RIS dan UUD 1950 diartikan sebagai “terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah”. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman mengandung dua segi, yakni:

  1. Hakim merdeka bebas dari pengaruh siapapun, selain kekuasaan legislatif dan eksekutif, hakim juga harus bebas dari pengaruh kekuasaan unsur-unsur  yudisiil  itu  sendiri  dan  pengaruh dari luar pemerintahan seperti pendapat umum, pers dan sebagainya.
  2. Kemerdekaan dan kebebasan hakim  hanya sebatas fungsi hakim sebagai pelaksana kekuasaan yudisiil atau pada fungsi yudisiilnya.[21]

Independensi hakim tidak sekadar berarti imparsialitas hakim dari pengaruh eksekutif, legislatif, bahkan dari internal lembaga yudikatif itu sendiri. Independensi tidak sekadar bermakna “merdeka, bebas, imparsial, atau tidak memihak, dengan individu, kelompok atau organisasi kepentingan apapun, atau tidak tergantung atau dipengaruhi oleh kekuatan/power, paradigma, etika, dan spirit untuk menjamin bahwa hakim akan menegakkan hukum demi kepastian hukum.[22]

Karena itu Bagir Manan dalam Efik Yusdiansyah merumuskan bahwa diperlukan batasan terukur terhadap pelaksanaan independensi kekuasaan kehakiman, yakni:

  1. Hakim hanya memutus menurut Hal ini membawa konsekuensi bahwa setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim dalam memutus perkara konkret harus dapat menunjuk secara tegas ketentuan hukum dalam perkara tersebut. Makna ini sejalan dengan asas legalitas dari suatu negara yang berdasarkan hukum;
  2. Hakim memutus semata-mata untuk memberikan keadilan. Hal ini berimplikasi bahwa hakim dapat melakukan penafsiran, melakukan konstruksi, bahkan tidak menerapkan atau mengenyampingkan suatu ketentuan hukum yang berla Semua itu dilakukan dalam rangka menciptakan keadilan sehingga tidak dapat dilaksanakan dengan sewenang-wenang;
  3. Harus diciptakan suatu mekanisme yang memungkinkan menindak hakim yang se-wenang-wenang  atau  menyalahgunakan  kewenangan atau kebebasannya.[23]

Urgensi membangun independensi dilakukan dalam rangka memulihkan kepercayaan publik dan membangun peradilan yang berwibawa.[24] Independensi hakim secara personal telah dijamin secara hukum dengan bolehnya hakim melakukan dissenting opinion[25] pada saat mengajukan pertimbangan hukum hakim dalam putusannya.[26]

Titik Taut Independensi dan Akuntabilitas Peradilan

Guy Peters dalam Haryatmoko memaknai akuntabilitas dengan (1) keterbukaan/transparansi atau adanya akses informasi  bagi pihak luar, (2) tanggung jawab dengan pendekatan pada sisi hukum, ganti rugi, dan organisasi, dan (3) partisipasi atau pelibatan hak warga negara untuk dapat mengoreksi kebijakan publik.[27]

Transparansi merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya menciptakan akuntabilitas/ pertanggungjawaban kepada publik. Akuntabilitaas itu sendiri merupakan salah satu metode untuk menciptakan checks and balances sekaligus sebuah cara untuk menilai atau mengevaluasi seluruh pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang pemegang kekuasaan baik secara individu dan atau suatu lembaga.

Menurut Dykstra akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif-kehakiman) yang mempunyai beberapa arti. Akuntabilitas sering digunakan secara sinonim dengan  konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggung-jawabkan (responsibility). Atau yang dapat dipertanyakan (answerability), yang dapat dipersalahkan (blameworthiness) dan yang mempunyai ketidak-bebasan (liability).

Termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan. Sesuatu hal yang sebenarnya telah menjadi pusat-pusat diskusi yang terkait dengan tingkat problembilitas disektor publik, perusahaan nir-laba, yayasan dan perusahaan-perusahaan.[28]

The Liang Gie dkk., dalam Alimaturahim  mengemukakan bahwa akuntabilitas (accounta-bility) adalah kesadaran dari seorang pengelola kepentingan publik untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya tanpa menuntut untuk disaksikan oleh pihak-pihak lain yang menjadi sasaran pertanggungjawabannya.[29]

Perbedaan antara responsibility dengan accountability adalah tanggung jawab dalam konteks responsibility ditujukan oleh seorang pengelola kepentingan publik kepada pihak-pihak lain. Sebaliknya tanggung jawab dalam konteks accountability ditujukan oleh seorang pengelola kepentingan publik kepada dirinya sendiri.

Selain itu, akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusannya kepada individu atau badan tertentu. Akuntabilitas adalah untuk menentukan siapa yang dapat bertanggungjawab dan siapa yang mempunyai tugas untuk menjelaskan.[30]

Akuntabilitas lebih dari sekadar kemampuan (ability) atau sesuatu yang mungkin (possibility) bahwa seseorang atau sesuatu dapat bertanggungjawab untuk atau mempertanggung-jawabkan.[31]

Dalam akuntabilitas biasanya pendekatan hukum sangat menonjol. Pejabat publik dan organisasi dianggap bertanggung jawab sejauh dituntut oleh hukum. Masalahnya tekanan pada hukum justru seringkali digunakan sebagai alibi untuk mengelak dari tanggung jawab, karena prosedur hukum, lemahnya saksi, dan tiadanya bukti materiel.[32]

Proses akuntabilitas dalam pandangan P. G. Thomas dalam Haryatmoko melibatkan lima proses pendelegasian, yakni (1) pendelegasian tanggung jawab, idealnya harus didasarkan pada harapan-harapan dan standar-standar yang disetujui, (2) harus ada otoritas, sumber daya, dan lingkungan yang mendukung agar memungkinkan pelaksanaan tanggung jawab, (3) mewajibkan  pihak yang akuntabel untuk memenuhi kinerja tangung jawabnya dengan memberi informasi yang dapat dipercaya dan relevan, (5) harus ada sistem pemberian imbalan dan sanksi didasarkan atas kinerja.[33]

Siri Gloppen dalam Rahayu Prasetyaningsih mengemukakan fungsi akuntabilitas pengadilan menunjuk kepada kemampuannya untuk mencegah penggunaan kekuasaan politik yang tidak sah. Hakim juga berkontribusi terhadap akuntabilitas pemerintah dengan cara mewajibkan pemegang kekuasaan untuk memperlihatkan dan menjustifikasi tindakannya dan melalui sanksi politik, ketika mereka melampaui kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam konstitusi. Performa akuntabilitas pengadilan tergantung pada kemauan (willingness) dan kemampuannya untuk mengatakan tidak ketika diminta untuk memberikan persetujuan, dan tingkat putusannya dalam menanggapi pengaduan (compliance) dan benar-benar mempengaruhi perilaku politik (latent authority).[34]

Titik taut akuntabilitas dengan independensi peradilan adalah prinsip akuntabilitas dibutuhkan untuk melengkapi independensi. Serupa dengan independensi peradilan, basis moralitas[35] dari akuntabilitas adalah  kepercayaan  dari  masyarakat  sehingga  keduanya menjadi  instrumen penguat kepercayaan dari pemberi kekuasaan kepada pemegang kekuasaan.

Shameela Seedat dalam Oce Madril mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan peleng-kap independensi. Aturan konflik kepentingan, mekanisme pencegahan suap, dan pengawasan hakim merupakan contoh mekanisme akuntabilitas yang bertujuan memastikan hakim bertindak independen, imparsial, dan profesional dalam proses ajudikasi. Dengan begitu, mekanisme akuntabilitas tak bisa dilihat sebagai ancaman terhadap independensi, melainkan lebih menumbuhkan kepercayaan publik terhadap hakim dan peradilan.[36]

Menurut beliau dalam sistem demokrasi, tak ada kekuasaan tanpa akuntabilitas. Semua cabang kekuasaan negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Hakim dan peradilan bukanlah pihak yang dikecualikan dari mekanisme akuntabilitas ini. Oce Madril mengutip Roger K Warren menganalogikan bahwa jika hakim menikmati tingkat independensi yang tinggi, itu tak berarti hakim berada di atas hukum atau tak tunduk pada asas akuntabilitas. Justru akuntabilitas diperlukan agar independensi yang tinggi itu tidak disalahgunakan.[37]

Suparman Marzuki mengatakan fungsi akuntabilitas peradilan terhadap independensi peradilan adalah untuk memastikan bahwa kewenangan kekuasaan kehakiman dilaksanakan dengan baik, sumber daya dipakai secara patut, sekaligus untuk mencegah timbulnya “tirani yudisial”   yang   pada   akhirnya   akan   menghancurkan   prinsip   Independensi kekuasaan kehakiman itu sendiri.” Dengan begitu, jelas akuntabilitas peradilan ini mengawal agar independensi peradilan tidak disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan kehakiman maka segala aktivitas yang berhubungan dengan kekuasaan tersebut harus dapat dipertanggung-jawabkan.[38]

Berkaitan dengan adanya pembatasan mengenai independensi peradilan dengan adanya akuntabilitas menurut  Suparman  Marzuki  tidak ada independensi tanpa pertanggung-jawaban. Independensi dibatasi oleh asas-asas umum berperkara yang baik, oleh hukum materiil dan formil yang berlaku, kehendak para pihak yang berperkara, komitmen ketuhanan para hakim, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH),  serta nilai-nilai keadilan.” Aspek-aspek inilah yang harus dicapai untuk dapat menciptakan independensi peradilan yang akuntabel.[39]

Persinggungan    antara    independensi    peradilan    dan    akuntabilitas peradilan digambar-kan dengan sangat elegan oleh Paulus E. Lotolung dalam Imam Anshori Saleh:  “…perlunya independensi peradilan tidak berarti bahwa hakim tidak dapat dikritik  atau  diawasi.  Sebagai  keseimbangan  dari  independensi, selalu harus dapat terdapat akuntabilitas peradilan atau tanggung jawab peradilan untuk mencegah ketidakadilan. Mekanisme itu harus dikembangkan oleh lembaga peradilan itu sendiri dan masyarakat dalam pengertian untuk menjadi akuntabilitas seorang hakim”.[40]

Konsekuensi adanya akuntabilitas bagi suatu lembaga ataupun individu menurut Gayus Lumbun tercermin pada: adanya kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah. Pemberi amanah dapat diartikan pihak  yang mengangkat,  pihak  yang dilayani  secara  langsung  maupun kepada pihak masyarakat atau publik, yang merupakan sumber utama dari kewenangan dan tanggung jawab yang diembannya. Untuk itu, pemegang amanah diharapkan untuk memberi penjelasan atas apa yang telah dilakukan, baik dalam bentuk keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan tugas yang diembannya.[41]

Paulus E. Lotulung menegaskan kekuasaan kehakiman yang  independen tidak   sebebas-bebasnya tanpa ada batasannya secara absolut, melainkan kekuasaan kehakiman itu terutama diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu menurut aturan-aturan hukum itu sendiri, tidak melanggar hukum dan bertindak sewenang-wenang; selanjutnya kebebasan kekuasaan kehakiman itu diikat pula dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi,[42] pengawasan (kontrol), profesionalisme dan impartialitas.[43]

Paulus E. Lotulung juga menyatakan bahwa: kekuasaan kehakiman itu juga mengandung makna perlindungan pula bagi hakim sebagai penegak hukum untuk bebas dari pengaruh-pengaruh dan direktiva yang dapat berasal dari antara lain: (1) Lembaga-lembaga di luar badan-badan peradilan, baik eksekutif maupun legislatif, dan lain-lain; (2) Lembaga-lembaga internal di dalam jajaran kekuasaan kehakiman sendiri; (3) Pengaruh-pengaruh pihak yang berperkara; (4) Pengaruh tekanan-tekanan masyarakat baik nasional maupun internasional; (5) Pengaruh-pengaruh yang bersifat trial by the press.[44]

Mengacu pada konsep independensi kekuasan kehakiman tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa independensi kekuasaan kehakiman (independence of judiciary) harus   diimbangi dengan pertanggungjawaban  peradilan  (judicial accountability). Dalam kaitan ini kemudian melahirkan konsep akuntabilitas atau pertanggungjawaban peradilan (judicial accountability).

Barda Nawawi Arief menjelaskan akuntabilitas tidak hanya terkait dengan masalah tanggung jawab individual, tetapi   juga   tanggung   jawab   institusional.   Tanggung   jawab   individual menuntut adanya kematangan integritas moral dan hati nurani[45] para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan/proses peradilan. Tanggung jawab institusional menuntut adanya manajemen/administrasi peradilan yang baik untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).[46]

Menurut T. Djohansjah perlu melakukan 2 (dua) pendekatan untuk memahami lebih jauh konsepsi akuntabilitas, yakni:

Pendekatan pertama adalah pendekatan kultural, yang lebih menekankan pada tanggung jawab personal (personal obligation) dalam akuntabilitas. Dalam pandangan ini, esensi akuntabilitas terletak pada pengembangan komitmen dan moralitas individu, etos kerja, dan etika organisasi yang kondusif bagi pengabdian lembaga kekuasaan kehakiman kepada masyarakat.

Pendekatan kedua, lebih menekankan pada aspek-aspek eskternal. Akuntabilitas kekuasaan kehakiman kepada publik sangat ditentukan oleh tekanan-tekanan eksternal yang memaksa dan mengondisikan hakim untuk mengabdi kepada kepentingan publik. Pendekatan  ini  tidak  menjadikan  komitmen  individu  dan  nilai-nilai normatif dan  dogmatik  sebagai  basis bagi  akuntabilitas kepada  publik, sekalipun tidak menolak pentingnya hal tersebut.[47]

Romzek dalam Djohansyah menyatakan  akuntabilitas meliputi:

  1. Akuntabilitas hukum, dicirikan dengan otonomi kelembagaan yang rendah dengan kontrol eskternal;
  2. Akuntabilitas politik, dicirikan dengan otonomi kelembagaan yang tinggi dan kontrol eksternal;
  3. Akuntabilitas hirarki, dicirikan dengan  otonomi  kelembagaan  yang rendah  dan  kontrol  internal;  
  4. Akuntabilitas professional, dicirikan dengan otonomi kelembagaan yang tinggi dan kontrol internal.[48]

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan di atas dapat dipahami akuntabilitas peradilan meliputi; (1) akuntabilitas yang terkait dengan tanggung jawab individual atau personal. Esensi akuntabilitasnya terletak pada pengembangan  komitmen moral  dan  hati  nurani. (2) akuntabilitas yang terkait dengan tanggung jawab institusional. Esensi akuntabilitasnya ditujukan kepada publik tentang bagaimana lembaga peradilan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan  manajemen dan administrasi peradilan  yang baik.

Dari argumentasi mengenai akuntabilitas peradilan tersebut dapat dinyatakan  dasar munculnya akuntabilitas peradilan adalah karena adanya kekuasaan atau mandat yang diberikan oleh pemegang kekuasaan asli yaitu rakyat kepada pemegang kekuasaan kehakiman. Karena itu,  hakim  dalam segala  aktivitas  dan  perbuatannya harus sesuai dengan amanah yang diberikan oleh rakyat.

Realisasi dari akuntabilitas ini ditujukan terutama  seharusnya  kepada Allah  Yang Maha  Esa[49]  dan  hati nurani seorang hakim. Namun demikian, pemaknaannya masih bersifat abstrak dan sulit diukur, diperlukan indikator lain untuk melihat akuntabilitas dari seorang hakim yaitu melalui keprofesionalannya yang tercermin dari etika[50] dan perilakunya. Jika berkaitan dengan akuntabilitas terhadap ilmu pengetahuan, institusi dan publik dapat tercermin melalui argumentasi hukum dalam putusannya.

McLachhlin dalam Rahayu Prasetyaningsih mengatakan akuntabilitas harus dapat mendorong terciptanya putusan yang baik. Sebuah putusan yang baik haruslah dilakukan menurut hukum. Metode pengambilan keputusannya harus transparan dan adil. Dan para pengambil keputusan (hakim) harus independen dan imparsial. Untuk diperoleh putusan yang demikian tentunya juga harus melalui suatu mekanisme yang akuntabel.[51]

Menurut Farid Wajdi relasi independensi dan akuntabilitas peradilan, sekali lagi seperti kedua sisi koin mata uang saling melekat. Jika konsep pembagian peran dan tanggung jawab antar-organ negara (shared responsibility) dimaknai sebagai bagian dari akuntabilitas peradilan, tujuannya tak lebih dari upaya untuk menyempurnakan konsepsi sistem satu atap.

Perwujudan titik taut konsepsi independensi dan akuntabilitas peradilan   ini   yang  secara  mekanisme terdapat dalam sistem pengawasan peradilan. Pengawasan atas perilaku  hakim pada setiap berbuatannya baik di dalam dan di luar peradilan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman dapat dituntun untuk selalu menjaga etika dan perilakunya. Dengan demikian, memantul sikap independensi dan akuntabel berdasarkan hukum dan kebenaran.

Prinsip independensi tidak pernah berdiri sendiri, karena itu harus berjalan seiring dengan pelembagaan akuntabilitas peradilan di Indonesia. Fokus utama dunia peradilan tidak lagi semata menitikberatkan independensi kekuasaan kehakiman belaka. Karena itu, tiada pilihan lain, independensi dan akuntabilitas peradilan, kedua-duanya sama pentingnya untuk diperjuangkan.[52]  

Bahkan perlu pula dipahami jika merujuk pada konteks dan lintasan pentas global sesungguhnya masalah negara demokrasi berkembang sudah memasuki arena isu “akuntabilitas peradilan”. Sebaliknya masalah negara demokrasi baru, memang masih berkutat pada isu yang berkaitan “independensi peradilan”.

================

 

Daftar Pustaka

Alimaturahim, 2001. Pengelolaan Pembangunan yang Akuntabel: Pengalaman ORNOP di Lapangan. Bahan diskusi yang disajikan dalam Lokakarya Nasional tentang Akuntabilitas Publik dan Ornop yang diselenggarakan oleh SMERU bekerjasama dengan FES dan Universitas Satya Wacana di Hotel Century Saphyre, Yogyakarta, tanggal 14 Nopember 2001

Amzulian Rifa’i, dkk, tt. Wajah Hakim Dalam Putusan, Studi Atas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Pusham UII, Komisi Yudisial dan NCHR Universitas Oslo, Norwegia

Antonius Sudirman, 2007. Hati Nurani Hakim dan Putusannya, Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar, Bandung: Citra Aditya Bakti

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005. Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia, Yogyakarta: UII Press

Barda Nawawi Arief., 2007.  Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana,

Bagir Manan, 2005. Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Jakarta: Mahkamah Agung RI

Bagir Manan & Kuntana Magnar, 1997. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni

Darmoko Yudi Witando dan Arya Putra N.K, 2013. Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-perkara Pidana, Bandung: Alfabeta

Dykstra, Clarence A. 1939. "The Quest for Responsibility". American Political Science Review 33 (1)

Efik Yusdiansyah, 2010. Implikasi keberadaan Mahkamah Konstitusi terhadap Pembentukan Hukum Nasional dalam Kerangka Negara Hukum, Bandung: Lubuk Agung

Fahmiron, Independensi dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi  dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman, dalam Jurnal Litigasi, Vol. 17 (2), 2016

Farid Wajdi, “Makna Transendensi Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, melalui http://farid-wajdi.com/detailpost/makna-transendensi-demi-keadilan-berdasarkan-ketuhanan-yang-maha-esa, 29 Maret 2018

Farid Wajdi, 2017. Urgensi Etika dalam Peradilan, dalam Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan, Jakarta: Komisi Yudisial

Frans H Winarta, Makna Independensi dan Imparsialitas Hakim, dalam Suara Pembaruan, 4 Oktober 2013

Frans Magnis Suseno, 1998. Etika Dasar, Yogyakarta: Kanisus

Garreth Griffith, Judicial Accountability, Background Paper No. 1/98 published by the NSW Parliamentary Library, http://www.parliament.nsw.gov.au/gi/library/publicn.html  

Gayus Lumbun, “Tentang Pembaruan Pengadilan Khusus dalam Perspektif Mahkamah Agung”, dalam Putih Hitam Pengadilan Khusus, Jakarta: Komisi Yudusial

Imam Anshari Saleh, 2014. Konsep Pengawasan Kehakiman, Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial dalam Pengawasan Peradilan, Jakarta: Setara Press

Wantjik Saleh, 1977. Kehakiman dan Peradilan, Jakarta: Ghalia Indonesia

Mario Parakas, Merajut Independensi Peradilan Dalam Skenario Perbaikan Kesejahteraan Hakim, Argamakmur, 15 November 2012.

Miriam Budiarjo, 2012. Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Muhammad David Kurniawan, Istilah-istilah Dalam Jurnalistik http://muhammadavid. blogspot.co.id/2013/04/istilah-istilah-dalam-jurnalistik.html)

Nanda Agung Dewantara, 1987. Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana, Aksara Persada Indonesia

Oce Madril, "KY dan Akuntabilitas Hakim", melalui https://nasional.kompas.com/read/2011/06/30/02385890/KY.dan.Akuntabilitas.Hakim. Kamis, 29 Maret 2018.

Paulus E. Lotulung, Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum, Makalah disampaikan pada Seminar Hukum Nasional VIII dengan tema: Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003

Saldi Isra, “Putusan Mahkamah Konstitusi No 005/PUU-IV/2006 (Isi, Implikasi, dan Masa Depan Komisi Yudisial)”, melalui https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/422-putusan-mahkamah-konstitusi-no-005puu-iv2006-isi-implikasi-dan-masa-depan-komisi-yudisial.html#, 29 Maret 2018

Suparman Marzuki, 2013. Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Konteks Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman. dalam Hitam Putih Pengadilan Khusus, Jakarta: Komisi Yudisial

T. Djohansjah., 2008. Reformasi Mahkamah Agung   Menuju   Independensi   Kekuasaan Kehakiman, Jakarta: Kesaint Blanc

Rahayu Prasetyaningsih, Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011

MK-KY Sepakat Gunakan Bangalore Principles Untuk Pedoman Kode Etik, melalui http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13395/mkky-sepakat-gunakan-ibangalore-principlesi-untuk-pedoman-kode-etik, 29 Maret 2018).

Prinsip-prinsip Kehakiman, melalui https://www.plukme.com/post/prinsip-pokok-kehakiman, diakses tanggal 29 Maret 2018

 

Endnoote

[1] UUD 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) menyebutkan secara tegas bahwa Negara Indonesia  adalah  negara  hukum.  Pengertian  negara  hukum  sesungguhnya mengandung makna suatu negara menganut ajaran dan prinsip-prinsip tentang supremasi hukum, ketika hukum dijunjung tinggi sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan dalam menjalankan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara (Darmoko Yudi Witando dan Arya Putra N.K, 2013, Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-perkara Pidana, Bandung: Alfabeta, halaman 1).

[2] Fahmiron, Independensi dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi  dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman, dalam Jurnal Litigasi, Vol. 17 (2), 2016, halaman 3467-3468.

[3] Tujuan utama dari kekuasaan kehakiman yang merdeka itu adalah:

  1. Sebagai bagian dari sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan di antara badan-badan penyelenggara negara, kekuasaan kehakiman merdeka diperlukan  untuk  menjamin  dan  melindungi  kebebasan individu;
  2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk mencegah penyelenggara pemerintah bertindak dengan kekerasan atau semena-mena dan menindas;
  3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menilai keabsahan secara hukum tindakan pemerintah atau suatu peraturan perundang-undangan sehingga sistem hukum dapat dijalankan dan ditegakan; dan

Kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur, atau netral (impartiality) dari hakim dalam memutus suatu perkara (Efik Yusdiansyah, 2010. Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi terhadap Pembentukan Hukum Nasional dalam Kerangka Negara Hukum, Bandung: Lubuk Agung, halaman 34)

[4] Menurut Sudikno Mertokusumo dalam Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, perlu dicatat kebebasan kehakiman dalam melaksanakan wewenang yudisialnya bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia, bukan keadilan subjektif menurut pengertian atau kehendak hakim sendiri (Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005. Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia, Yogyakarta: UII Press, halaman 67).

[5] Bagir Manan, 2005. Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Jakarta: Mahkamah Agung RI, halaman 24

[6] Frans H Winarta, Makna Independensi dan Imparsialitas Hakim, dalam Suara Pembaruan, 4 Oktober 2013, halaman 10

[7] Suparman Marzuki, 2013. Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Konteks Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman. dalam Hitam Putih Pengadilan Khusus, Jakarta: Komisi Yudisial, halaman 101

[8] Mario Parakas, Merajut Independensi Peradilan Dalam Skenario Perbaikan Kesejahteraan Hakim, Argamakmur, 15 November 2012.

[9] Imparsial berarti bersikap netral, tidak memihak pada salah satu pihak yang berperkara; seimbang dalam pemeriksaan antar-kepentingan yang terkait dalam perkara; prinsip audi et alteram partem (hakim haruslah mendengarkan para pihak secara seimbang untuk menemukan kebenaran materiil dalam perkara yang diadilinya); dan, putusan diharapkan dapat menjadi solusi hukum yang adil.

[10] Efiks Yusdianysah, Op. Cit. halaman 34. Selanjutnya Benyamin Mangkudilaga dalam Antonius Sudirman menyatakan tekanan atau gangguan independensi tidak hanya datang dari aktor politik, seperti jajaran pemerintah (eksekutif), atau politisi (legislatif), tapi juga banyak pihak lain, seperti: (a) mereka yang punya pengaruh karena materi (kuat dalam soal materi), (b) pengaruh karena mempunyai jabatan, (c) kuat karena mempunyai kekuatan fisik (massa), pihak yang mampu membuai hakim dan jajaran peradilan lainnya dengan bujukan nafsu maksiat dan lain sebagainya (Antonius Sudirman, 2007. Hati Nurani Hakim dan Putusannya, Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 93).

[11] Efik Yusdiansyah, 2010, Op. Cit.

[12] Bangalore Principles of Judicial Conduct adalah prinsip-prinsip yang disusun oleh para hakim dari beberapa negara dunia sebagai standar kode etik hakim. Prinsip-prinsip ini didisain untuk memberikan panduan untuk menyusun kode etik para hakim di seluruh dunia. Nama Bangalore merujuk pada sebuah kota di India tempat prinsip-prinsip ini dirumuskan (“MK-KY Sepakat Gunakan Bangalore Principles Untuk Pedoman Kode Etik”, melalui http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13395/mkky-sepakat-gunakan-ibangalore-principlesi-untuk-pedoman-kode-etik, 29 Maret 2018).

[13] “Prinsip-prinsip Kehakiman”, melalui https://www.plukme.com/post/prinsip-pokok-kehakiman, 29 Maret 2018

[14] Efik Yusdiansyah, Loc. Cit. halaman 33

[15] Fahmiron, Loc. Cit, halaman 3482

[16] Saldi Isra, Putusan Mahkamah Konstitusi No 005/PUU-IV/2006 (Isi, Implikasi, dan Masa Depan Komisi Yudisial), melalui https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/422-putusan-mahkamah-konstitusi-no-005puu-iv2006-isi-implikasi-dan-masa-depan-komisi-yudisial.html#, 29 Maret 2018

[17] Miriam Budiarjo, 2012. Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 228.

[18] Notonagoro dan O. Notohamidjojo dalam Nanda Agung Dewantara menegaskan ada 5 (lima) tanggung jawab hakim; (1) Hakim dipanggil untuk melakukan justitialisasi daripada hukum, dalam arti putusannya harus mencerminkan keadilan, (2) Penjiwaan hukum, dalam arti hakim melalui keputusannya tidak boleh lalai sedikit pun dalam menjaga ketertiban (membela) hukum, (3) Pengintegrasian hukum, seorang hakim harus mampu menempatkan keputusannya dalam keseluruhan sistem sistem hukum, (4) Totalisasi hukum, hakim harus mampu pula menempatkan keputusannya dalam keseluruhan kenyataan sosial ekonomis serta nilai moral dan religi yang hidup di tengah masyarakat, dan (5) Personalisasi hukum, putusan hakim haru memberikan pengayoman kepada pencari keadilan, bukan sebaliknya justru merugikan atau menyengsarakan mereka (Nanda Agung Dewantara, 1987. Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana, Aksara Persada Indonesia, halaman 149-151).

[19]  Fahmiron, Op. Cit, halaman 3489-3490. Selain itu, masih ada instrumen hukum internasional yang menyebutkan mengenai pentingnya independensi peradilan (judicial independence) untuk melindungi hak asasi manusia. Misalnya terdapat pada; 

  • Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948.

Pasal 10 UDHR menyatakan: Setiap orang berhak atas persamaan yang sepenuhnya terhadap suatu sidang yang terbuka dan jujur oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak, dalam  menentukan hak-hak dan kewajibannya dalam hal menghadapi tuntutan pidana.

  • International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

ICCPR diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2006. Pasal 14 ayat (1) menyatakan: “…dalam menentukan suatu tuntutan pidana terhadapnya, atau terhadap hak dan kewajibannya dalam suatu perkara hukum, setiap orang berhak atas sidang yang terbuka dan jujur oleh suatu pengadilan yang kompeten, independen   dan   tidak   memihak  sebagaimana   telah   ditetapkan oleh hukum…”. 

  • Syracuse Principles on the Independence of the Judiciary (1981).

Instrumen internasional ini terdiri atas 32 pasal dan pada pembukaannya menyebutkan ketentuan Pasal 10 UDHR dan Pasal 14 ayat (1) ICCPR sebagai dasar Syracuse Principles. Pembentukan kekuasaan kehakiman yang independen merupakan hal yang sangat diperlukan untuk melaksanakan hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam UDHR dan ICCPR tersebut.

[20] Bagir Manan, 2005. Op. Cit, halaman 1

[21] Bagir Manan & Kuntana Magnar, 1997. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni, halaman 79.

<p styl



Tag: Independensi, Akuntabilitas, , Hakim,

Post Terkait

Komentar