Program Trans Mebidang untuk mengantisipasi kebutuhan transportasi 10-20 tahun ke depan. Terlambat mengantisipasi, bukan hanya kemacatan yang dipanen, biaya ekonomi dan sosial juga tinggi

Pertengahan tahun 2014, pemerintah Sumatera Utara melalui Dinas Perhubungan mengumumkan rencana operasi Trans Mebidang (Medan, Binjai dan Deliserdang). Program Trans Mebidang adalah turunan kebijakan Kementerian Perhubungan dalam usaha melakukan stimulasi pembenahan infrastruktur khususnya transportasi massal bagi publik.

Program Trans Mebidang ini penting, karena Medan dan kota satelitnya sudah terkena penyakit kronis dalam hal transportasi massal, sehingga yang dibutuhkan adalah terobosan hal baru (inovasi). Selama ini ada ketidakseimbangan pertumbuhan kendaraan dengan pembangunan jalan raya dan itu merupakan satu di antara alasan mengapa Medan dan kota penyangga seperti Binjai dan Lubukpakam, butuh terobosan baru dalam membenahi sistem transportasi massalnya.

Secara faktual pemerintah daerah hingga kini belum memberikan pelayanan publik yang maksimal yaitu dengan mengembangkan transportasi massal. Adanya Trans Mebidang, masyarakat tentu akan merasa bahagia dan dimanjakan, sehingga akhirnya beralih kepada transportasi umum jika kondisinya nyaman, tepat waktu dan tarifnya terjangkau. Program Trans Mebidang adalah pemantik kebaikan dalam upaya pembangunan transportasi massal bagi masyarakat. Diharapkan Trans Mebidang dapat mendorong terjadinya migrasi pengguna kendaraan dari mobil pribadi/sepeda motor kepada angkutan umum sehingga mengurangi kemacetan di jalan raya.

Tetapi melihat perkembangan, dan seperti pernah dipaparkan rencana Dinas Perhubungan Sumut yang akan mengoperasikan Trans Mebidang per September 2014. Cuma September 2014 dimaksud telah terlampaui. Padahal jauh hari sebelumnya sempat gembar gembor operasi Trans Mebidang adalah pertengahan September 2014. Rencananya akan ada 30 unit bus Trans Mebidang hibah dari pemerintah pusat untuk Medan-Binjai-Deliserdang.

Kabarnya, kini baru dua unit bus yang sudah sampai di Kantor Dinas Perhubungan Sumut dan masih menunggu 28 unit lagi. Pengadaan bus angkutan massal tersebut merupakan program Kemenhub untuk membantu kelancaran angkutan bagi masyarakat.

Secara umum program Trans Mebidang didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Masyarakat Mebidang sangat sadar sebagai kota jasa dan perdagangan mobilitas orang dan barang yang lancar akan mendukung perkembangannya. Kemacetan lalu lintas hanya akan mengurangi mobilitas yang pada gilirannya menghambat perkembangan kota.

Jadi, program Trans Mebidang adalah pintu masuk membenahi sektor transportasinya demi membangun infrastruktur yang mendukung pembangunan kota. Trans Mebidang adalah pilihan transportasi yang berbasis transportasi massal. Disadari pembangunan transportasi massal saat ini sudah jadi keniscayaan. Keniscayaan transportasi massal itu mestinya ada sejak dini, apalagi Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Dampaknya ialah penghematan penggunaan BBM (bahan bakar minyak) dan juga menjadikan udara makin bersih, serta kesejahteraan kota akan makin meningkat.

Memang mewujudkan Trans Mebidang butuh suatu kebijakan publik yang tepat, tegas dan konsisten dari pemerintah. Oleh itu, tentu dipahami bakal banyak kendala mewujudkan transportasi massal. Jawaban terhadap pelbagai potensi masalah itu adalah kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang kuat dan konsisten merupakan kunci utama sebuah daerah untuk mampu membangun manajemen transportasinya. Tidak dapat dibantah, komitmen operasi program Trans Mebidang adalah pintu masuk untuk membangun manajemen transportasi massal di Sumatera Utara.

Di Persimpangan Jalan?

Lalu, dengan terlambatnya operasional Trans Mebidang, apakah ini pertanda buruk bagi realiasi program transportasi massal? Apakah transportasi yang lebih manusiawi, murah dan terjangkau cuma sebatas mimpi belaka, dan tak bakal terwujud? Pelbagai alasan yang dikemukakan semuanya bersifat teknis dan masih dalam kewenangan pemerintah. Padahal jikapun Trans Mebidang telah dapat direaliasikan, tugas pemerintah belum selesai, karena pekerjaan penting lain adalah upaya pembenahan budaya berlalu lintas.

Program Trans Mebidang adalah untuk mengantisipasi kebutuhan transportasi 10-20 tahun ke depan. Terlambat mengantisipasi, bukan hanya kemacatan yang dipanen, melainkan juga biaya ekonomi dan sosial yang tinggi. Kalau program Trans Mebidang mengalami stagnasi apalagi sampai mangkrak, risiko ongkos ekonomi dan sosial cukup tinggi. Dalam persepsi masyarakat, selain ada rasa kecewa dan frustasi, terdapat pula asumsi pemerintah memang tidak peduli dan tidak mampu menyelesaikan soal transportasi massal yang layak dan manusiawi. Bahkan kalau dipandang secara ekstrim, sangat mungkin pula, dua unit bus yang sudah ada bakal menjadi besi tua? Padahal program Trans Mebidang, selain untuk mengantisipasi kemacatan, pembangunan transportasi, juga agar warga nyaman bergerak dan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Secara ideal, konsep  Trans Mebidang merupakan bagian dari implementasi sistem transportasi umum terpadu. Sistem transportasi yang mampu menghubungkan orang dan barang dari satu titik ke titik lain secara efisien. Kemudian memiliki kemudahan dalam melakukan perpindahan dari satu moda ke moda lain (modal shift) tanpa mengurangi waktu tempuh perjalanan. Pengembangan yang terpadu akan menjadikan Trans Mebidang tidak hanya berfungsi sebagai sarana angkutan yang efisien, tetapi juga instrumen yang handal untuk mengarahkan perkembangan kota besar.

Sekali lagi, jika sistem transportasi publik sudah terwujud, masyarakat akan berpindah moda dari kendaraan pribadi kepada kendaraan umum. Ini akan berdampak pada pengurangan polusi. Namun untuk mewujudkan transportasi publik tersebut diperlukan kemauan yang kuat dari pemerintah.

Dalam konteks perkembangan terkini, Trans Mebidang seperti mengalami stagnasi. Sampai kini, Dinas Perhubungan Sumut belum dapat memastikan kapan pengoperasian bus Trans Mebidang tersebut. Pasalnya, segala perizinan saat ini masih dalam pengurusan, begitu juga dengan fasilitas pendukung lainnya seperti halte penumpang, koridor, izin maupun tarifnya. Soal teknis lain, semisal STNK-nya seakan telah pula mengganjal operasi Trans Mebidang.

Melihat masalah teknis Trans Mebidang yang sesungguhnya begitu sederhana, perlu segera dicari jalan keluar. Jangan dibuat soal teknis seolah jadi penghambat beroperasinya transportasi massal idaman publik itu. Saat ini program Trans Mebidang, seperti di persimpangan jalan.