post.png
FW_50_THN.jpg

Menempuh Jalan Pedang: 50 Tahun Farid Wajdi

POST DATE | 06 Agustus 2020

PADA satu ketika, saya diundang oleh mantan Ketua Advokasi YLBHI, Bahrain. Undangannya untuk bertemu dan berdiskusi tentang isu-isu hukum dan politik teraktual. Di tempat yang sama, secara tidak sengaja bertemu dengan Farid Wajdi. Bahrain memperkenalkan Farid sebagai mantan dosennya, yang kebetulan akan ikut seleksi Komisi Yudisial.

Kita pun berbincang panjang tentang kondisi reformasi hukum dan peradilan di Indonesia. Saya berpandangan bahwa mendorong reformasi peradilan di negeri ini adalah salah satu upaya yang sulit untuk dilakukan dan sekaligus pekerjaan yang menantang. Meskipun pasca-amandemen konstitusi Indonesia memiliki Komisi Yudisial yang secara konstitusional sangat kuat. Dalam praktiknya, kontestasi antara ide para pembaru dengan kaum konservatif (status quo) masih terjadi. Tidak semua orang suka dengan kehadiran Komisi Yudisial.

Hal itu bisa dilacak dari sejumlah judicial review (uji materi) ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung soal posisi dan kewenangan komisi negara independen itu. Apalagi pada saat yang bersamaan, dua orang komisioner Komisi Yudisial pun tersandung permasalahan hukum akibat laporan Hakim Sarpin ke Kepolisian. Dalam pertemuan itu, saya merasa Bang Farid-demikian biasa disapa- nampaknya meragukan informasi yang saya sampaikan soal situasi peradilan di Indonesia.

Apalagi saya mengatakan, siapa pun yang akan menjadi komisioner Komisi Yudisial harus benar-benar mewakafkan dirinya di jalan pedang. Ini karena mendorong reformasi peradilan tidak akan mudah. Mereka akan menghadapi banyak tekanan dan godaan.

Bahkan bisa jadi mereka akan menjadi korban, karena mempertahankan prinsipnya dalam memastikan profesionalitas hakim. Sebab bicara tentang reformasi peradilan tidak hanya memastikan MA secara kelembagaan, tapi juga akan bertali-temali dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Walaupun pada awalnya saya agak skeptis terhadap kontribusi Bang Farid dalam mengomandoi salah satu lembaga produk reformasi ini, namun bentangan empirik menunjukan yang bersangkutan tetap serius dan konsisten di jalan pedang. Masyarakat sipil dan para pembaru peradilan pun mulai menaruh harapan terhadap dirinya.

Namun seperti yang pernah saya sampaikan kepadanya, mendorong reformasi peradilan adalah berperang melawan mafia peradilan. Sesuatu yang dapat dirasakan, namun hanya sedikit informasi yang bisa kita dapatkan, karena begitu parah dan dalamnya tentakel mafia peradilan dalam kultur hukum dan peradilan kita. Dalam titik tertentu, Komisi Yudisial tidak akan bisa mengelak atau harus memastikan posisinya dalam merespons banyak isu profesionalitas hakim.

Salah satunya terkait dengan kultur informal hakim. Dalam banyak studi-studi para pengkaji reformasi peradilan teraktual, seperti guru besar hukum konstitusi Universitas Harvard, Vicki C. Jackson, menyampaikan salah satu variabel penting dalam independensi peradilan (judicial independence) adalah larangan terhadap aktivitas di luar tugas peradilan yang dapat menimbukan syakwasangka publik.

Menambahkan pandangan Vicki, guru besar ilmu politik Universitas Toronto, Peter Solomon Jr mengatakan, konsep akuntabilitas hakim merupakan salah satu faktor utama dalam konsep independensi peradilan, terutama akuntabiltas profesional hakim.

Akuntabilitas profesional hakim tersebut meliputi pula aktivitas hakim dalam menjalankan tugas di luar tugas utamanya. Secara konseptual, ide akuntabilitas profesional hakim memang lahir dalam tradisi Common Law. Namun dalam 50 tahun terakhir, ide akuntabilitas profesional hakim juga berkembang di negara-negara yang menganut sistem Civil Law, yang mana peran hakim cenderung birokratik, meminjam pandangan Guarnieri dan Pederzoli untuk membedakan model peranan hakim di Civil Law dan Common Law.

Melanjutkan tilikan Peter Solomon Jr, perkumpulan atau asosiasi hakim pada prinsipnya dibolehkan, namun hampir pasti terkait dengan lingkungan pekerjaan profesionalnya, seperti kelompok diskusi, seminar, dll (Judicial Independence in Transition: 2014).

Hal yang nampaknya berbeda dengan Indonesia, di mana hakim dapat berkumpul dengan koleganya dalam suatu perkumpulan yang tidak terkait dengan pekerjaannya, seperti perkumpulan pengemar olahraga tertentu. Sebagai komisioner dan juru bicara Komisi Yudisial, Bang Farid pun tidak bisa mengelak untuk merespons isu yang paling penting dalam menjamin profesionalitas hakim tersebut. Hal yang mungkin dianggap biasa bagi hakim-hakim di Indonesia sebagai turunan praktik usang di zaman Orde Baru, sebagaimana yang ditulis sangat baik oleh Sebastian Pompe.

Tugas konstitusional Komisi Yudisial yang membidik praktik yang dinilai tidak profesional itu menimbulkan amarah sejumlah hakim. Ia pun dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik sebuah institusi ke Kepolisian. Padahal, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa pencemaran nama baik itu terkait dengan personal (delik aduan), bukan kelembagaan. Apalagi Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Sipil dan Politik dalam sistem hukumnya (UU 12/2005). Artinya, secara tidak langsung, norma supra konstitusi itu pun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam memahami sistem hukum Indonesia.

Dengan demikian, kebebasan ekspresi tentu saja menjadi salah satu bagian yang penting untuk dijunjung. Untuk memastikan beberapa norma di dalam Konvensi Sipil dan Politik itu dapat dijalankan, terutama perdebatan soal batasan-batasan dari kebebasan ekspresi, pada tahun 1984, lahirlah Prinsip Siracusa (Syracuse Principles). Dalam poin ke-37 prinsip tersebut menyebutkan bahwa suatu pembatasan HAM atas dasar reputasi orang lain tidak boleh digunakan untuk melindungi negara dan aparatnya dari opini dan kritisisme publik.

Sayangnya, norma-norma supra-konstitusi tersebut belum mendapat tempat yang terhormat atau dirujuk dalam sistem hukum Indonesia, meskipun sudah menjadi pengetahuan hukum universal. Dihubungkan dengan adanya pelaporan sejumlah hakim tersebut, secara tidak langsung menegasikan prinsip-prinsip universal tentang kebebasan berekspresi, khususnya pengaturan soal reputasi atau nama baik, di mana seseorang tidak bisa mengatasnamakan suatu institusi publik sebagai subjek hukum yang tercemar.

Bahkan, dilihat lebih luas, pengabaian terhadap prinsip-prinsip universal ini secara tidak langsung juga menyerang ide independensi peradilan itu sendiri. Yang pasti, saya melihat Bang Farid sudah masuk ke jantung profesionalitas hakim sebagai isu yang harus direspons secara tegas oleh Komisi Yudusial, meskipun ia pun mendapat respons yang negatif bagi segelintir orang.

Seperti puisi yang disampaikan oleh Sapardi Djoko Damono, Yang Fana adalah waktu. Kita adalah abadi. Tak terasa, lima tahun pengabdian Bang Farid di Komisi Yudisial dalam sepersepuluh usianya yang menuju 50 tahun, akan selalu dikenang publik. Setidaknya abang sudah berusaha dalam memilih jalan pedang yang tidak mudah. Sebaik-baiknya.

Selamat ulang tahun ke -50 pada 2 Agustus ini. Sampai bertemu dalam forum-forum pergumulan ide dalam kesempatan lainnya.

Erwin Natosmal Oemar: (Peneliti Auriga Nusantara dan Pengajar Jimly Law School of Governance (JLSG)

============

Sumber: https://www.jawapos.com/opini/02/08/2020/menempuh-jalan-pedang-50-tahun-farid-wajdi/



Tag: , , ,

Post Terkait

Komentar