post.png
TOLAK_UANGNYA.jpg

Tolak Uangnya, Jangan Pilih Orangnya

POST DATE | 13 Januari 2024

Setiap perhelatan politik campur tangan uang (ada juga yang menyebut fulus atau cuan) selalu menghiasi sekaligus mencoreng esensi dari pesta demokrasi. Mulai dari yang terendah pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota DPR maupun DPRD, hingga pemilihan presiden, seolah tidak dapat dilepaskan dari politik uang.

Walaupun publik sesungguhnya semakin cerdas dalam berpolitik, namun masih tetap ada yang tidak mampu melepaskan diri dari jeratan politik uang. Masalahnya adalah seringkali muncul kampanye bertajuk 'Ambil uangnya, jangan pilih orangnya'!

Selama ini ada persepsi keliru atau salah kaprah di masyarakat terkait praktik politik uang. Terima Uangnya, Jangan Pilih Orangya.  Persepsi tersebut justru tidak mendidik, tidak etis dan juga tidak sesuai dengan kaidah agama. Rasulullah SAW bersabda, "Allah melaknat penyuap dan yang disuap dalam urusan hukum" (HR Tirmidzi).

Perbuatan sogok menyogok bukan dosa tetapi kedua pelaku tersebut masuk neraka. Sabda Nabi Saw: "Yang menyuap dan yang disuap masuk neraka" (HR Ath-Thabrani). Suap adalah “penyakit” yang berbahaya. Sebab, ia merusak akhlak individu dan sosial serta menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Suap akan menghilangkan kepercayaan, kejujuran, dan sikap amanah. Suap akan menyebarkan prasangka buruk, memutus silaturahim, serta menghilangkan hak-hak orang lain. Sementara di lingkungan kerja, suap-menyuap hanya akan merusak profesionalisme.

Apalagi politik uang itu merupakan bagian dari kejahatan dengan kategori luar biasa (extra ordinary crime), karenanya tidak boleh ada toleransi terhadap politik uang, jika bertoleransi terhadap politik uang pencegahan korupsi akan sulit dilakukan. Jalan mencegah praktik jahat dan khianat amanah itu makin menanjak dan berliku.

Praktik kasus politik uang itu, salah satu jenisnya adalah vote buying yang banyak terjadi dikenal dengan nama "serangan fajar". Menggunakan istilah dari sejarah revolusi Indonesia, serangan fajar adalah pemberian uang kepada pemilih di suatu daerah sebelum pencoblosan dilakukan.

Serangan fajar kadang dilakukan pada subuh sebelum pencoblosan, atau bahkan beberapa hari sebelumnya. Selama ini politik berbiaya mahal karena sebagian besar untuk membeli suara, vote buying. Ada yang namanya 'serangan fajar', kadang juga disebut 'serangan dhuha'. Pemilih akan dikawal betul agar suaranya benar-benar digunakan untuk memilih seseorang."

Dari masalah kecil ditambah dengan sikap konsistensi maka perbuatan baik akan menjadi akhlak/adab publik, moral bersama sehingganya pemilu yang berintegritas dan berkualitas dapat menjadi fakta sosial. Jika masyarakat permisif dengan politik uang dampaknya bukan hanya terhadap pribadi, akan tetapi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara terstruktur, sistematis dan masif.

Apapun alasannya atau siapapun pelakunya atau berapapun ongkos politik uang yang ditebarkan, praktik politik uang pasti berdampak Pemilu berbiaya tinggi, sehingga wajah partai politik dan parlemen didominasi oleh penguasa dan oligarki. Yang berkualitas tidak mendapat tempat, yang culas berkuasa tanpa batas. Eksesnya tentu tidak keliru jika banyak pejabat, anggota legislatif yang terjerat kubangan atau belitan masalah hukum. 

Secara faktual praktik politik uang biasanya semakin massif jelang pencoblosan. Para calon pemimpin nekat melakukan tindakan apapun karena dibutakan mimpi kekuasaan. Publik perlu disadarkan agar praktik culas semacam ini tidak menjadi budaya (https://www.merdeka.com/politik/pemilu-pilkada-akrab-dengan-ambil-uangnya-jangan-pilih-orangnya.html).

Bagi Gaudensius Suhardi (2023) sebenarnya jargon ‘terima uangnya, jangan pilih orangnya’ sudah lama dibekukan dalam freezer lemari es alias tinggal puing-puing politik negeri ini. Dibekukan karena jargon itu melestarikan politik uang yang dianggap sebagai induk atau biangnya korupsi. Jargon baru, terkini adalah ‘Jangan ambil uangnya, jangan pilih orangnya’. https://m.mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2858-tolak-uangnya-tolak-orangnya). Praktik politik uangnya sepatutnya masuk dalam onggokan sampah peradaban atau candu demokrasi negara yang modern.

Politik uang adalah sebuah upaya memengaruhi pilihan pemilih (voters) atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi atau yang lainnya. Menjanjikan sesuatu kepada pihak tertentu agar mempengaruhi pemilih agar berbuat atau tidak berbuat itu juga politik uang. Praktik ini akhirnya memunculkan para pemimpin yang hanya peduli kepentingan pribadi dan golongan, bukan masyarakat yang memilihnya.

Dia merasa berkewajiban mencari keuntungan dari jabatannya, salah satunya untuk mengembalikan modal yang keluar dalam kampanye. Akhirnya setelah menjabat, dia akan melakukan berbagai kecurangan, menerima suap, gratifikasi atau korupsi lainnya dengan berbagai macam bentuk. Tidak heran jika politik uang disebut sebagai "mother of corruption" atau induknya korupsi (https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230217-waspadai-bahaya-politik-uang-induk-dari-korupsi).

Dilema pendidikan politik adalah sebagian masyarakat telanjur menganggap politik uang bagian tidak terpisahkan dari pemilu. Sebenarnya pemberian uang di masa krusial jelang dan saat kontestasi pemilihan calon disetiap levelnya, sedekah atau politik uang?

Jaka Budi Santosa (2024) mengatakan pertanyaan ini sedang mengemuka di tengah makin memanasnya situasi kompetisi demokrasi. Keduanya dikomparasikan karena ada sejumlah pihak yang bagi-bagi uang, dinilai telah melakukan politik uang, tapi berdalih melakukan sedekah.

Sedekah dan politik uang jelas berbeda. Diametral, bertolak belakang. Yang satu perbuatan mulia, satunya lagi amat tercela. Sedekah sangat dianjurkan setiap agama. Ia bagian dari ibadah. Ia tak cuma baik bagi yang bersedekah, tetapi juga bagus buat para penerimanya. Ada keikhlasan, ketulusan, di sini.

Sebaliknya, dengan politik uang yang dalam Islam bisa disebut dengan risywah. Bahasa hukumnya suap. Agama apa pun melarang perbuatan ini. Mereka yang berpolitik uang sekilas bak dermawan, dewa penolong, tetapi sejatinya penipu, perusak hidup mereka yang menerima, bahkan negara.

Fatwa ulama menegaskan, ia haram, dosa jika dilakukan. Akan tetapi, dua hal yang berbeda itu tak jarang disama-samakan. Sedekah yang penuh berkah dijadikan kemasan berpolitik uang penyebab musibah. Ketika seseorang dituding melakukan politik uang, ia membantah dengan alasan sedang bersedekah. (https://m.mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2949-sedekah-atau-risywah).

Percaya? Sebuah satire di Jerman menyebutkan “politisi punya dua kerongkongan: satu menyuarakan kebenaran dan satu lagi membunyikan kebohongan.” Masalahnya, siapa pun tak pernah tahu dari kerongkongan mana suara itu berasal? Yang sudah pasti benar ialah politik uang ialah pangkal dari korupsi.

Yang tidak salah, politik uang ialah masalah laten yang terus menjadi ancaman bagi pesta demokrasi hingga kini. Yang tak mungkin diragukan, praktiknya justru kian telanjang, terang-terangan, seakan tiada lagi yang ditakutkan! Tak ada lagi malu dan bahkan pamer sedekah uang dianggap sebagai kekayaan/aset kandidat yang tak dimiliki orang lain?

Modus politik uang juga beragam. Salah satunya, ya itu tadi, dengan menjadikan sedekah sebagai kedok, sebagai tameng. Beriringan dengan itu, muncullah istilah sedekah politik. Kalau sedekah murni untuk mendapatkan pahala, sedekah politik berharap suara. Jika sedekah urusannya dengan Tuhan, lain halnya dengan risywah, politik uang, sedekah politik. Selain haram menurut hukum agama, ia juga dilarang hukum negara.

Karena itu, semestinya penyelenggara perhelatan politik tidak boleh diam. Sedekah ialah kebaikan, dan politik uang ialah keburukan. Agama mengajarkan, manusia harus tolong menolong dalam kebaikan (Ta'awun). Karena itu, apes betul negeri ini jika orang-orang pintar, apalagi pandai agama, malah mencontohkan tolong menolong dalam dosa dan keburukan ('alal-iṡmi wal-'udwāni).

Politik uang harus dijauhi sebab daya rusaknya yakni memunculkan pejabat korup, kualitas buruk, sistem pemerintahan rusak, dan mengkhianati demokrasi serta reformasi. Politik uang adalah topeng perpolitikan yang merusak demokrasi dan sampah peradaban!

Ada kisah menarik dizaman Rasulullah Saw, yakni suatu kasus yang menjurus suap-menyuap. Sebagaimana diriwayatkan Abi Humaid as-Sa'idy, suatu ketika Nabi Saw mengangkat seorang laki-laki untuk menjadi amil zakat bagi Bani Sulaim. Namanya, Abdullah bin al-Latbiyah. Setelah melaksanakan tugasnya, pria itu menghadap Nabi Saw. Dia berkata, "Ini harta zakat untukmu, wahai Rasulullah Saw (untuk Baitul Mal), sedangkan yang ini adalah hadiah untukku.

Rasulullah Saw menimpali, "Jika engkau benar dalam menunaikan tugas, apakah engkau mau duduk di rumah ayah atau ibumu lalu hadiah itu datang kepadamu?"

Di majelis, beliau kemudian berpidato di hadapan orang-orang. "Demi Allah, begitu seseorang mengambil sesuatu dari hadiah itu tanpa hak, nanti pada Hari Kiamat ia akan menemui Allah dengan membawa hadiah (yang diambilnya itu)."

============

Sumber: Waspada, Rabu, 10 Januari 2024, hlm. B3



Tag: , , , , ,

Post Terkait

Komentar